Sejarah

Sejatinya, Jabatan Fungsional Widyaiswara itu sudah ada sejak tahun 1987, namun pada saat itu belum ada ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional widyaiswara. Baru pada tahun 1988 setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, (yang  diperbaharui), kepada widyaiswara mulai diberikan tunjangan jabatan fungsional.

Pada tahun 1990, besarnya tunjangan jabatan fungsional seorang Widyaiswara dengan pangkat/golongan III/B, hampir sama dengan tunjangan jabatan struktural seorang Kepala Kantor Dinas di Provinsi. Sesuai Peraturan Menteri PAN, widyaiswara merupakan sebuah jabatan fungsional yang diangkat (artinya, proses pengisiannya dilakukan melalui pengangkatan) oleh pejabat yang berwenang, bukan melalui proses pendaftaran seperti lazimnya sebuah profesi seperti sekarang ini.

Dengan mekanisme demikian, maka pada awalnya jabatan fungsional widyaiswara kebanyakan diisi oleh para mantan pejabat, atau digunakan sebagai sarana untuk menempatkan seorang pejabat yang telah dan/atau akan memasuki usia pensiun, dan/atau seorang pejabat yang dimutasi dari jabatan struktural, sehingga acap kali muncul terminologi pejabat yang “di widyaiswara kan”.

 

Selanjutnya, sekalipun belum merupakan suatu perikatan bagi sebuah organisasi profesi, namun keberadaan organisasi widyaiswara tempat berhimpun para pejabat fungsional tersebut sesungguhnya telah terbentuk dan tersebar, baik di berbagai instansi pemerintah pusat atau di departemen/lembaga pemerintah non-departemen (LPND) maupun di beberapa daerah. Sebagai contoh, di Daerah Istimewa Yogyakarta, nama organisasi widyaiswara tersebut adalah “Forum Komunikasi Widyaiswara (FKW)”, Bapak Witono.   

Melalui forum komunikasi widyaiswara, sebelum pelaksanaan Kongres Pertama Ikatan Widyaiswara Indonesia Tahun 2000, di Yogyakarta, sesungguhnya sudah ada minimal 2 (dua) kali pertemuan Pra Kongres Organisasi Widyaiswara, yaitu Badan Diklat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan di Bandung. Meskipun demikian, kedua pertemuan Nasional Widyaiswara Indonesia Pra Kongres tersebut belum berhasil melahirkan organisasi resmi perkumpulan Widyaiswara. Baru pada pertengahan tahun 2000 terdapat rencana penyelenggaraan kongres yang cukup matang, yang diorganisir oleh kepengurusan Forum Komunikasi Widyaiswara.

Melalui forum komunikasi widyaiswara, sebelum pelaksanaan Kongres Pertama Ikatan Widyaiswara Indonesia Tahun 2000, di Yogyakarta, sesungguhnya sudah ada minimal 2 (dua) kali pertemuan Pra Kongres Organisasi Widyaiswara, yaitu Badan Diklat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan di Bandung. Meskipun demikian, kedua pertemuan Nasional Widyaiswara Indonesia Pra Kongres tersebut belum berhasil melahirkan organisasi resmi perkumpulan Widyaiswara. Baru pada pertengahan tahun 2000 terdapat rencana penyelenggaraan kongres yang cukup matang, yang diorganisir oleh kepengurusan Forum Komunikasi Widyaiswara.

Setelah melalui proses persiapan yang matang, akhirnya, bertempat di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta, Kongres Pertama Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) dapat terlaksana dengan lancar dan sukses, selain dihadiri oleh widyaiswara peserta kongres yang sangat besar, juga dihadiri oleh para Kepala Badan atau Balai Diklat Provinsi dan Perwakilan K/L (pada saat itu yang mendukung BKN dan LAN, sedangkan Kantor Menpan belum). Kongres terlaksana pada tanggal 21 September 2000, selama beberapa hari, dengan agenda kesepakatan membentuk ikatan widyaiswara di tingkat instansi dengan nama cabang, ikatan widyaiswara di tingkat provinsi, dan pengurus pusat ikatan widyaiswara Indonesia.

Sebagai organisasi baru, maka program kerja ikatan widyaiswara Indonesia difokuskan pada peletakan, penataan, dan penguatan dasar-dasar organisasi, dengan melengkapi atribut, akta, kartu anggota, pembinaan anggota, dan sosialisasi tentang IWI. Pada Kongres Ke-I IWI di Yogyakarta tersebut, terpilih sebagai  Ketua Umum Pengurus Pusat IWI periode tahun 2000-2003 adalah Bapak Silalahi, Widyaiswara Ahli Utama Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya, disepakati kongres akan dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, sehingga selama 20 tahun ini, telah terjadi 7 kali pelaksanaan kongres.

Pada Kongres Ke-II IWI bertempat di BAPELKES Ciloto, Puncak, Bogor, Jawa Barat, terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia periode tahun 2003-2006 adalah Bapak Marsudi, Widyaiswara Ahli Utama dari Departemen ESDM, Pada periode kepengurusan ini, selain melanjutkan program-program sebelumnya, dilakukan penguatan dan pembentukan kelembagaan IWI di provinsi dan instansi, menjalin jejaring dengan lembaga-lembaga pendidikan maupun lintas sektoral, peningkatan kualitas widyaiswara dan PNS (mengusulkan peninjauan tunjangan jabatan widyaiswara, pengabdian masyarakat dan lain-lain).

Pada Kongres Ke-III IWI di Balai Pekerjaan Umum Bandung, terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia periode tahun 2006-2009 adalah Bapak Marsudi, Widyaiswara Ahli Utama dari Departemen ESDM. Pada periode ini, program kerja organisasi terutama melanjutkan program-program sebelumnya, baik dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan IWI, maupun peningkatan kualitas widyaiswara dan PNS. 

Selanjutnya, pada Kongres Ke-IV IWI di Hotel Milenium Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia masa bakti periode 2009-2012 adalah Bapak Lalu Rusmiady, Departemen Komunikasi dan Informatika. Pada periode kepengurusan ini, dilakukan kajian untuk menghapus Pasal 31, yaitu pasal tentang pembebasan sementara widyaiswara karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.

Pada Kongres Ke-V IWI tanggal 11 – 14 September 2012 di Hotel Red Top, Jakarta (yang dibuka oleh Menteri PAN dan RB, Bapak Ir. H. Azwar Abu Bakar, M.M.) terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IWI masa bakti periode tahun 2012-2015 adalah Bapak Abdul Wahab, Widyaiswara Ahli Utama Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada tahun 2013, Ketua Umum Pengurus Pusat IWI, Bapak Abdul Wahab meninggal dunia. Namun demikian, pada saat masih dalam perawatan, Bapak Abdul Wahab sempat menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pelaksana Ketua Umum Pengurus Pusat IWI dari Bapak Abdul Wahab kepada Bapak Istiarto (Ketua Bidang I).

Dengan demikian, pada saat Ketua Umum Pengurus Pusat IWI, Bapak Abdul Wahab meninggal dunia, maka pada masa transisi pada periode 2013-2015, Bapak Istiarso ditetapkan sebagai ketua umum PP IWI. Pada periode kepengurusan ini dilakukan penerbitan Revisi Permen PAN oleh Menteri PAN, Ir. H. Azwar Abubakar, M.M., dengan mencabut ketentuan Pasal 30 dan 31 Permen PAN, terkait dengan pembebasan sementara bagi widyaiswara yang tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Pencabutan ketentuan tersebut telah menyelamatkan sekitar 600 orang widyaiswara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari ancaman pemberhentian sementara sebagai pejabat fungsional widyaiswara.

 Pada Kongres Ke-VI di BPSDM Kementerian Dalam Negeri Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia masa bakti periode 2015-2019 adalah Bapak Al Muktabar Widyaiswara Ahli Utama, Kementerian Dalam Negeri. Pada periode kepengurusan ini telah dilakukan sosialisasi kepada Menteri dan Wakil Menteri PAN-RB tentang peran Widyaiswara, dan peran organisasi profesi widyaiswara dalam PP tentang Pegawai Negeri Sipil, terutama karena pengurus menghadapi kendala sebagai dampak pergantian Menteri PANRB, sehingga beberapa kali harus meyakinkan tentang peran widyaiswara, serta dilakukan launching dan penerbitan kartu tanda anggota untuk sekitar 2000 anggota, dari sekitar 5000 widyaiswara (data September 2019). 

Kepengurusan PP IWI periode 2015-2019 ini mengalami kendala dalam aliran informasi internal, sebagai akibat padatnya kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas Dikjartih, juga karena adanya anggota yang promosi menduduki jabatan struktural. Komunikasi internal pengurus terkendala sebagai dampak dari kesibukan anggota dan tidak optimalnya pemanfaatan media sosial untuk keperluan penyampaian pendapat maupun kesepakatan/keputusan pimpinan. Selain itu, dalam kepengurusan terdapat beberapa anggota pengurus yang kurang aktif sehingga mempengaruhi kelancaran komunikasi dan pelaksanaan kegiatan.

Pada Kongres Ke-VII di Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, terpilih Ketua Umum DPP IWI masa bakti periode 2019-2023 adalah Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E., Widyaiswara Ahli Utama, Kementerian Keuangan RI.